PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Question 2.2c: Do rules specify that subnational governments of producing areas should receive a higher share of extractive resource revenues than those of non-producing areas?,
2.2a: Does the central government transfer extractive resource revenues to subnational governments?

Scroll to Top